HOME ยป SUDUT PANDANG
SUDUT PANDANG
Kamis, 08 Februari 2018 , 18:47:00 WIB

Indonesia Butuh Lembaga Intelejen Handal

Laporan: Lannie Rachman




RMOLJabar. Semakin meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional memunculkan kebutuhan yang mendesak untuk pembentukan lembaga intelijen dengan mandat yang jelas dan komprehensif.

Sesuai dengan konsep idealnya, intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian: sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Intelijen sebagai fungsi, pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (early tmming system) di mana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan.

Sementara, sebagai sebuah organisasi, institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan institusi negara lainnya. Intelijen memiliki tempat di dalam struktur ketatanegaraan, lengkap dengan personel dan hubungan antar institusinya. Karakteristik dasar intelijen dalam aktivitasnya rentan bertentangan dengan prinsip dasar penadbiran.

Hal ini terjadi karena intelijen pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kerahasiaan, yang berlawanan dengan prinsip penadbiran yang mensyaratkan transparansi dan keterbukaan.

Prinsip-prinsip kerahasiaan tersebut bermuara pada fungsi utama intelijen untuk menyediakan informasi dan peringatan dini bagi negara di mana hal ini merupakan mekanisme untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan negara.

Dilihat dari aspek ini, fungsi intelijen pun dapat dibedakan berdasarkan dinamika periode yang tengah berlangsung. Kondisi yang dihadapi suatu negara dapat dibayangkan selalu bergerak sepanjang spektrum, antara kondisi damai di satu ujung, dan kondisi perang di ujung lainnya.

Tentunya kinerja intelijen yang dijalankan pada dua kondisi ekstrem tersebut akan berbeda. Pada kondisi damai, kinerja intelijen akan dijalankan sesuai norma dan aturan yang berlaku, di mana organisasi intelijen ini akan didominasi oleh intelijen sipil.

Intelijen yang dijalankan pada masa ini cenderung tidak memunculkan ekses negatif dari aktivitasnya. Sementara itu, pada kondisi perang, di mana negara harus siap melancarkan sekaligus mengatasi serangan mendadak, aktifitas intelijen akan terfokus pada pengumpulan informasi yang dapat digunakan oleh negara untuk persiapan mengatasi ataupun melancarkan serangan mendadak pada pihak lawan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengatasi lawan dan memenangkan pertempuran secara efektif.

Dalam kondisi perang, aktivitas intelijen umumnya bersifat lebih ofensif, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran norma dan aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini terjadi karena intelijen tidak saja sekadar mengumpulkan informasi, tetapi sekaligus berperan sebagai pemburu musuh. Tuntutan terhadap dijalankannya aktivitas intelijen secara efektif seringkali mengalahkan kebutuhan terhadap penegakan HAM, hak-hak sipil, dan prinsip-prinsip demokratis lainnya.

Pada akhirnya kegiatan intelijen tersebut akan memunculkan ekses negatif. intelijen yang ideal semestinya mampu memastikan efektivitas intelijen tanpa mengabaikan nilai-nilai demokratis.

Kegiatan intelijen yang cendering tertutup harus dapat diletakkan dalam suatu sistim intelijen negara yang memungkinkan dilakukannya pengawasan politik yang demokratik.

Sistem intelijen negara adalah kesatuan proses dan kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tertutup oleh badan-badan dan anggota-anggota intelijen negara.

Tanggungjawabnya adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi untuk menjamin keamanan nasional serta keberadaan masyarakat demokratik.

Intelijen sebagai suatu kegiatan merupakan instrumen eksklusif negara sebagai garis depan pertahanan dan keamanan negara dari berbagai bentuk dan sifat ancaman yang berasal dari aktor individu, kelompok, ataupun negara; baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebagai instrumen garis depan, fungsi ini perlu secara terpadu terintegrasi dengan subsistem keamanan nasional.

Enam karakter utama yang harus dimiliki oleh sistem intelijen negara antara lain adalah (1) tunduk kepada otoritas politik, (2) terikat pada prinsip akuntabilitas hukum, politik, serta finansial, (3) berkembang sebagai institusi profesional yang bersifat non-partisan, dan/atau tidak untuk kepentingan pribadi, dan memiliki moralitas dan integritas institusi yang kuat, (4) memiliki etos profesional yang terwujud dalam kode etik intelijen negara, (5) menjalankan fungsi spesifik, dan (6) memiliki kompetensi-kompetensi utama dan teknis yang spesifik sehingga dapat secara efektif menjadi bagian dari sistem peringatan dini dan pertahanan negara.

Bagian terpenting dari pembentukan dinas intelijen negara adalah menciptakan sistem kedinasan yang memiliki kapasitas, integritas, dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan intelijen, yaitu memperoleh, menganalisa, dan menilai informasi informasi yang sahih dan terkini mengenai kegiatan-kegiatan musuh.

Intelijen dan Keamanan Nasional

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.

Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat.

Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis yang mengancam keamanan negara. [nif]

Penulis
Bimasena
Pengamat Intelijen & Terorisme





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :