HOME ยป SUDUT PANDANG
SUDUT PANDANG
Selasa, 13 Februari 2018 , 00:01:00 WIB

Kusni Mubarok: Regulasi BUMDes Masih Serampangan

Laporan: Ahyaruddin Asep




RMOLJabar. Ketua Forum BUMDes kabupaten Cirebon berharap kepada pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah agar menyegerakan dan mewujudkan terealisasinya SKB Kementerian PDTT dengan Kementerian POLHUKAM atas status badan hukum BUMDes.

Kusni yang juga pengelola BUMDes Maju Makmur desa Palimanan Barat kecamatan Gempol ini pun mengeluhkan soal pelaksanaan verifikasi BUMDes.

"Verifikasi BUMDes di cirebon sebenarnya tugas dinas terkait dalam hal ini DPMD. Tapi hadirnya Forum sebagai alternativ pengawalan dan sarana komunikasi dalam pengembangan BUMDes," kata Kusni kepada kantor berita RMOL Jabar, Senin (12/2).

"Walau tidak dibiayai oleh dana pemerintah, artinya masih dibiayai dana pribadi dari masing-masing pengurus BUMDes, dengan sukarela hanya demi memajukan dan mengembangkan BUMDes secara umum dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara khusus," ungkapnya lagi.

Ia mengakui dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, setiap pengurus BUMDes tak mengenal gaji atau honor. Mereka, terang Kusni, untuk mendapatkan honor, kebanyakan harus menunggu 1 tahun laba, yaitu dari pembagian SHU.

Ia pun memprihatinkan soal kurangnya perhatian pemda terhadap masalah-masalah yang terjadi di kalangan pengurus BUMDes dan jalannya usaha BUMDes, khususnya berkenaan dengan manajemen BUMDes itu sendiri.

"Bahkan, hingga kini belum ada PERDA dan PERBUP, khusus tentang BUMDes, sehingga manajemen dan regulasi masih srampangan, masih berbeda beda," tandasnya.[gun]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :