HOME ยป PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
Selasa, 13 Februari 2018 , 01:11:00 WIB

Sidak, DLH Jabar Temukan 13 Pabrik Buang Limbah ke Sungai

Laporan: Yudha Satria




RMOLJabar. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat melakukan sidak terhadap 39 perusahaan yang diduga dengan sengaja membuang limbah industri ke sungai tanpa sebelumnya melalui proses pengolahan. Dari 39 perusahaan, sebanyak 13 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran.

Sebanyak 39 perusahaan tersebut berada di beberapa daerah, diantaranya 22 di Kabupaten Bandung, 7 di Kota Bandung, 5 di Kota Cimahi dan 8 perusahaan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan hampir 80 persen terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Kepala DLH Jawa Barat, Anang Sudarna mengatakan, untuk mengetahui hasil sidak secara lebih akurat seluruh contoh air yang diambil selama sidak dari outlet atau titik penataan dilakukan pengujian di laboratrium yang terakreditasi.

"Di KBB delapan yang disidak delapan melanggar. Sementara Kota Bandung empat perusahannya terbukti dan satu di antaranya langsung ditutup," kata Anang di Bandung, Senin (12/02).

Anang menuturkan, delapan perusahaan di KBB dan satu perusahaan di Kota Bandung yang terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya langsung menyerahkan penanganannya kepada Polda Jawa Barat untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

"Katakanlah teguran tertulis atau paksaan pemberhentian maupun pidana kami akan serahkan," kata dia.

Anang mengungkapkan, dari 39 perusahaan yang dilakukan sidak, ada satu perusahaan yang menolak yaitu PT. Gucci Ratu Textile  Industry yang beralamat di Jalan Cibaligo Kota Cimahi. Alasanya adalah karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari DLH Jawa Barat.

"Sesuai pasal 115 tentang lingkungan hidup, maka langsung kami serahkam ke Polda karena menolak pemeriksaan dan itu dikenakan sanksi pidana dan denda," kata dia.

Untuk itu, dirinya meminta agar perusahaan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dengan membuat Instalasi Pembuangan Air Limbah komunal. Dirinya menegaskan akan menindak semua perusahaan yang masih melakukan pelanggaran sebagai upaya normalisasi Citarum.

"Kalau memang ada korban dalam arti PHK gak apa-apa daripada kita mengorbankan kepentingan anak cucu kita. Ini adalah resiko dari sebuah revolusi mental," pungkasnya. [jar]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :