HOME ยป PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
Selasa, 13 Februari 2018 , 08:05:00 WIB

Pemerintah Harus Komit Perang Lawan Ideologi Selain Pancasila






RMOLJabar. Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam memerangi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Demikian disampaikan Sekjen DPP Sapma Hanura Andi Ramadhan Nai dalam diskusi 'Pemerintahan Jokowi-JK di Mata Anak Muda' yang digelar di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin kemarin (12/2).

Dalam acara itu Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriono didapuk menjadi keynote speaker.

Andi mengatakan, saat ini bangsa Indonesia tengah diuji oleh berbagai ideologi baik ekstrim kiri atau kanan yang terus berupaya merongrong ideologi Pancasila.

"Pemerintah harus bisa berperan dalam tanda kutip sebagai kondektur orkestra musik ke dalam satu frame kebangsaan, termasuk dalam pilar kebangsaan agar bisa lebih menyentuh ke masyarakat. Dan empat pilar yang dibuat pemerintah harus bisa menyentuh anak muda, karena program yang sekarang ada masih  terlalu normatif untuk dibahas anak muda, karena pemahaman itu sulit dipahami oleh anak muda pada zaman sekarang," jelas Andi dalam keterangannya, Selasa (13/2).

Dia mendorong pemerintahan Jokowi-JK membuat program tentang pengamalan ideologi negara perlu diimplementasikan lagi ke genarasi melenial. Yang melihat substansi nyata tidak normatif dan bisa langsung dipahami dan dirasakan oleh generasi tersebut.

"Kita bisa mencontoh di Korea Selatan, bagaimana anak muda di sana bisa mencitai bangsadan menimbulkan rasa nasionalis yaitu membuat produk dalam negeri yang dibanggakan. Contohnya perusahaan Samsung yang bisa menjadi kebanggaan bersama sehingga berhasil merekatkan rasa nasionalisme mereka," ujar Andi.

Selanjutnya, dia berharap pemerintah kreatif mencari formula yang tepat  untuk bisa merekatkan kembali rasa nasionalisme dan mempertahankan ideologi Pancasila di tengah gempuran ideologi ekstrim.

Dalam kesempatan tersebut, Diaz Hendroprioyono memaparkan beberapa program pemerintah seperti alokasi anggaran untuk infrastruktur yang besarnya semakin tahun semakin meningkat.

"Akan tetapi postur anggaran untuk infrastruktur masih relatif kecil dibandingkan negara lain serta alokasi anggaran hanya tiga persen dari PDB," katanya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Diaz pun mencontohkan tentang keberhasilan pemerintah dalam proyek tol laut dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) daerah perbatasan.

"Selain itu, membangun infrastruktur bandara di daerah terluar Indonesia," imbuhnya.[nif]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :