HOME » POLITIK
POLITIK
Selasa, 13 Februari 2018 , 15:16:00 WIB

Pakar Politik Universitas Bung Karno Sebut Negara Malu Oleh KPK






RMOLJabar. Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendapat sorotan tajam dari para akademisi dan pengamat politik yang datang dari universitas bung karno Jakarta.

Pasalnya, KPK Dinilai lembaga yang besar yang tidak memiliki pengawasan sama sekali dari lembaga negara manapun.

Menurut Haryo Ksatrio Utomo Pengamat Politik yang juga Kaprodi Ilmu Politik Univeristas Bung Karno Jakarta, sebagai tupoksinya KPK wujud untuk diperlukan dalam mengatasi kejahatan korupsi yang memang membutuhkan penanganan yang serius. Maka dalam hal ini diperlukan kewenangan yang kuat di bidang penyelidikan, penyelidikan, penindakan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Hanya saja dari segi institusi KPK berada di bawah presiden walaupun presiden tidak berarti bisa mengintervensi semua tindakan KPK. Sebenarnya kelemahan mendasar KPK justru di UU KPK. Pada satu sisi kewenangan KPK di penanganan korupsi sangat besar dan itu tidak menjadi masalah,” papar Haryo dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJabar baru-baru ini.

Ia pun menilai, keberadaan lembaga KPK di sisi lain tanpa akuntabilitas atau pengawasan sama sekali.

Bahkan dari segi kekuasaan politik, KPK memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada presiden mengingat presiden bisa dipanggil KPK. Itu tidak menjadi masalah juga, namun masalahnya presiden dengan kekuasaan yang besar bisa dibatasi oleh parlemen lalu bagaimana dengan KPK?” tambahnya.

Sementara, Koordinator Student Political Analysis Institute Bung Karno Jakarta Hasyemi Faqihudin mengatakan, keberadaan lembaga KPK justru mencerminkan keberadaan negara demokrasi ini semakin runtuh. Ia menegaskan keberadaan KPK seharusnya hanya menjadi lembaga pencegahan dan tidak lebih.
 
Fungsi menindak kejahatan itu kan sudah jelas dari lembaga yudikatif seperti kepolisian dan kejaksaan. Sejauh ini terlihat pula Lembaga KPK dalam penindakan korupsi, terkesan dipilih pilih, coba lihat kasus kondensat mega korupsi terbesar di negara ini. Mana taring KPK? Ada apa ini?” ujarnya.

Ia pun mengatakan, seperti dianalogikan di Negara Amerika Serikat tentang keberadaan CIA. Di sana ada CIA yang bertanggung jawab kepada presiden namun memang presiden tidak bisa mengintervensi penuh. CIA yang powerfull bisa dipanggil sama kongres AS,” tutupnya. [bon]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :