HOME ยป PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
Rabu, 14 Februari 2018 , 18:40:00 WIB

Gubernur Jabar Resmi Kukuhkan 7 Pjs di Kabupaten/Kota

Laporan: Yudha Satria




RMOLJabar. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan tujuh Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan Bupati atau Wali Kota di tujuh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (13/2).

Dari tujuh Pjs tersebut diantaranya adalah, M. Solihin (Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar) yang akan menjadi Pjs Wali Kota Bandung, Rudy Gandakusumah (Kepala Kesbangpol Jabar) menjadi Pjs Wali Kota Bekasi, Soemarwan Hadi Soemarto (Kepala BKD jabar) Pjs Bupati Sumedang.

Kemudian, H. Dady Iskandar (Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Pjs Bupati subang, Deddy Mulyadi (Kepala BKPP Wil.IV Prov. Jawa Barat) Pjs Bupati Ciamis, dan Koesmayadi Tatang Padmadinata (Asisten I bidang Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Setda Jabar) menjadi Pjs bupati Garut.

Aher sapaannya mengatakan, hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara pengukuhan Pjs Bupati dan Wali Kota pada Pilkada serentak 2018, acara pengukuhan Pjs ini merupakan amanat dari formulir berita Menteri Dalam Negeri. Yang mengamanatkan agar Gubernur melaksanakan pengukuhan Pjs paling lambat tanggal 14 Februari tahun 2018 di Ibukota Provinsi.

"Hal ini juga dipertegas kembali melalui keputusan Mendagri nomor 131.32-209 tahun 2018, tentang penunjukan pejabat sementara Bupati dan Walikota," kata Aher.

Sebagaimana yang kita ketahui kata Aher, di Jawa Barat terdapat tujug daerah yang Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah nya mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2018, yaitu Kota Bekasi, Kota Cirebon Kabupaten Sumedang, Kota Bandung Kabupaten Subang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.

"Sehingga sesuai ketentuan pasal 4 Kemendagri nomor 74 tahun 2016 dan Permendagri nomor 1 tahun 2018 harus ditunjuk Pejabat Sementara atau (Pjs) Bupati/Walikota sampai selesainya masa kampanye," paparnya.

Proses penunjukan pejabat sementara ini telah ditempuh sesuai dengan ketentuan pasal 5 Permendagri nomor 1 tahun 2018 yang diawali dengan mekanisme pengeluaran, pengusulan, dan penunjukan Pjs untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Mendagri.

"Alhamdulillah Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Pjs Bupati/Walikota telah kita serah terima kan pada hari ini, dan tepat sehari sebelum masa kampanye dimulai," katanya

Dengan demikian tidak akan terjadi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, selama Bupati dan Wali Kota serta Wakilnya mengikuti kampanye dalam Pilkada Serentak ini. [nif]













BERITA LAINNYA

RUBRIK   :