HOME ยป POLITIK
POLITIK
Kamis, 15 Februari 2018 , 00:16:00 WIB

Sigit Hengkang, Daswan Muda Jabat Ketua DPC Hanura Bandung Barat

Laporan: Tri Junari




RMOLJabar. Kepengurusan DPC Hanura Kabupaten Bandung Barat versi Ketua DPP Daryatmo resmi terbentuk dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) DPD Hanura Jabar ditandatangani Ketua Wisnu Purnomo dan Sekretaris Jenderal Bambang Herawanto.

Dalam SK Reposisi kepengurusan ini ditetapkan Ketua DPC Hanura Bandung Barat dijabat Moch. Noor Daswan Muda, Sekretaris Rully Wardiana dan Bendahara Hamsani.

"Sebenarnya, orang-orang yang ditunjuk DPD adalah pengurus lama yang berhasil membawa Partai Hanura meraih 4 kursi di DPRD KBB. Tapi karena Ketua lama Ryadi Sigit Pramono memilih bergabung dengan PPP, makanya SK yang diterbitkan hanya mereposisi jabatan pengurus partai. Tidak ada orang baru yang masuk," kata Daswan Muda saat menggelar konferensi pers di Sekretariat DPC Hanura KBB, Kompleks Bukit Permata Blok 1.3 No 5 B, Desa Cilame Kecamatan Ngamprah, Rabu (14/2).

Daswan menjelaskan, di tingkat pusat saling klaim kepengurusan antara Oesman Sapta Odang (OSO) dan Daryatmo masuk dalam sidang ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dirinya lebih berpihak pada Daryatmo untuk menjaga marwah partai tetap terjaga.

"Ini bagian dari dinamika yang harus kami hadapi, langkah kami berpegang teguh pada AD/ART partai. Mana yang melakukan mekanisme organisasi kami anggap benar,"ujarnya.

Ditanya soal kepengurusan DPC Hanura Bandung Barat versi OSO dengan menunjuk Teddy Heryadi sebagai ketua, Daswan mengungkapkan Muscablub DPD OSO mengundang DPC melalui ponsel dan absen dijadikan tanda setuju. Ini jelas cacat hukum.

"Jika berpegang pada mekanisme organisasi seharusnya undangan muscablub melalui surat resmi, ini kok melalui telepon dan kehadiran menjadi tanda setuju Teddy Ketua. Kan Aneh,"tandasnya.

Sekretaris DPC Hanura KBB, Rully Wardiana menambahkan, persoalan yang melilit Partai Hanura sudah masuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hingga kini sudah tiga kali sidang digelar.
"Saya menyayangkan kasusnya masih di PTUN, ada pihak yang sudah mengklaim sebagai pengurus legal sementara yang lain ilegal. Karena merasa

legal, terjadilah pemecatan pengurus hingga ke tingkat PAC. Padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan siapa yang legalnya.

Harusnya semua pihak bisa menahan diri, jangan mengambil keputusan yang akhirnya merugikan partai sendiri," ujarnya.[gun]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :