HOME ยป PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
Jum'at, 13 April 2018 , 01:03:00 WIB

KPK Sebut Pemprov Jabar dan Lima Kabupaten/Kota Belum laporkan Harta Kekayaan

Laporan: Yudha Satria




RMOLJabar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, jajaran di lingkungan Pemprov Jabar dan lima Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya belum ada satupun yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun ini. Penyelenggara negara ini termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas, dan pejabat lainnya.

Adapun lima daerah itu adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Unit Kerja Korsup Pencegahan KPK, Asep R Suwanda dalam Musrenbang Jawa Barat, di Intercontinental Hotel Kota Bandung, Kamis (12/4)

"Masa Pemprov Jabar belum isi LHKPN elektronik. Padahal mudah bisa akses dimana saja kapan saja," ujar Asep.

Menurutnya, untuk melaporkan LHKPN sekarang sudah praktis karena sistemnya online. Melaporkannya cukup di rumah dengan mengunggah sejumlah dokumen yang diperlukan melalui website.

"Sekarang sudah ngga terima lapor fisik, sekarang zamannya online," tambahnya.

Jumlah wajib lapor LHKPN dijelaskannya, tergantung peraturan dari keputusan tiap kepala daerah. Sedangkan di Jabar sendiri masih belum banyak yang menjadi wajib lapor. Khusus untuk Pemprov Jabar baru ada 120 wajib lapor saja.

Ia mencontohkan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang kepala daerahnya berani mewajibkan sekira 300 pejabatnya untuk menjadi wajib lapor LHKPN.

"Yang masih sedikit itu saya minta untuk perbarui. Seperti Sukabumi yang sudah hampir 300," imbuhnya.

Sedangkan untuk daerah lainnya memang sudah ada yang menyerahkan LHKPN, namun memang belum 100 persen. Oleh karenanya ia menargetkan tahun ini di Jabar melaporkan LHKPN semuanya. LHKPN sendiri paling telat disampaikan tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Sekadar informasi dari laman KPK, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan tercatat melaporkan LHKPN terakhir kali pada 31 Desember 2014. Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Barat nonaktif, Deddy Mizwar tertanggal 1 April 2016.[gun]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :