HOME ยป POLITIK
POLITIK
Senin, 16 April 2018 , 12:59:00 WIB

Selama Masa Kampanye, Panwaslu Kota Sukabumi Tangani Empat ASN

Laporan: Fajar Sidik Supriadi




RMOL. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi menangani empat aparatur sipil negara (ASN) terkait netralitas. Hal itu dalam kurun waktu Februari hingga saat ini.

Ketua Panwaslu Kota Sukabumi Muhammad Aminuddin mengatakan, dari empat ASN itu, dua orang yang terbukti melanggar kode etik ASN. Pertama terkait mengikuti kegiatan kampanye salah satu paslon Pilgub Jabar di Kecamatan Cibeureum berinisial SR. Satu lagi terkait terlibat dalam kampanye Paslon Pilwalkot Sukabumi di Kecamatan Citamiang SHN.

"Dua ASN ini, berdasarkan hasil klarifikasi kepada saksi dan orang bersangkutan, terbukti melanggar kode etik ASN. Makanya, mereka langsung ditembuskan ke Inspektorat untuk pelanggaran kode etiknya," ujarnya saat ditemui di Kantor Panwaslu Kota Sukabumi, Senin (16/4).

Sementara itu, dua orang ASN lainnya berinisial HS dan MR tidak terbukti melanggar. Hanya saja terkait kehati-hatian. Sebab, ke dua ASN tersebut hadir di kegiatan yang di dalamnya ada calon wali kota Sukabumi. "Walaupun calon itu tidak sedang berkampanye. Tapi keberadaan ASN itu memicu pertanyaan dari masyarakat. Jadi dua ASN yang lokusnya di Gunungpuyuh itu hanya tingkat kehati-hatian," ucapnya.

Meskipun begitu, ke dua ASN tersebut ditegur dan dihimbau oleh Panwaslu Kota Sukabumi. Selain itu, Pabwaslu Kita Sukabumi pun menembuskan terkait hal itu ke Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. "Karena sifatnya hanya kehati-hatian. Jadi hanya bersifat teguran dan himbaun ke Dinas Pendidikan," ungkapnya.

Aminuddin mengatakan, semua ASN yang ditangani Panwaslu tersebut merupakan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Sebab, satu orang berstatus kepala sekolah, dua orang guru, dan satu pengawas. "Iya, mereka semua di Dinas Pendidikan," terangnya.

Aminuddin mengatakan, ASN sudah mengetahui peraturan, termasuk kode etik ASN. Seharusnya mereka mengikuti aturan teesebut. "Sebagai aparatur sipil negara, mereka seharusnya menjalankan kepentingan negara, bukan malah kegiatan politik ataupun partai politik. Makanya Panwaslu bersama Dinas Pendidikan berencana melakukan sosialisasi kepada ASN di lingkungan Dinas Pendidikan," pungkasnya. [bon]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :