HOME ยป OPINI
OPINI
Senin, 16 April 2018 , 19:06:00 WIB

Puskesmas Kotor Masyarakat Menangis






Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas merupakan pasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP ) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan.

Dalam Peraturan Mentri Kesehatan Nomor  75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan ( UKP ) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
 
Puskesmas juga merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) Dinas Kesehatan kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah kabupaten /kota bersangkutan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Rencana Lima Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan upaya diatas maka sangat di pandang perlu adanya pemahaman yang mendalam terkait pedoman manajemen puskesmas sebagaimana yang termaktub pada PERMENKES RI NOMOR 44 Tahun 2016 ttg Pedoman Manajemen Puskesmas. 
Kepala puskesmas adalah seorang tenaga kesehatan yang memiliki kreteria sebagaimana dijelaskan pada pasal 33 ayat 2, a, b, c. Juga bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di puskesmas. Kabupaten garut merupakan kabupaten yang cukup padat penduduk  dengan jumlah penduduk tercatat 2.585.000 jiwa ( Badan Statistik Garut 2014 ) sedangkan data awal 2017 tercatat 3,5 juta jiwa, jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan dengan jumlah puskesmas yang ada adalah 65 puskesmas artinya rasio jumlah penduduk dengan puskesman yang ada belum seimbang. Minimal Rasio Puskesmas per Kecamatan adalah 2 : 1  artinya 86 puskesmas yang harus ada dengan melayani 30.000 jumlah penduduk. 
 
Selama ini kami ( FMG )  mencoba mempokuskan kajian dan penelitian terkait kesehatan secara menyeluruh di kabupaten Garut sehingga ada beberapa hal yang kami anggap harus diklarifikasi diantaranya sebagai berikut:
 
1.    Anggaran/program Dinas kesehatan yang di titipakan pada puskesmas ternyata kebanyakan tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. 

Contoh: program kelas ibu Hamil, kelas ibu Balita, sosialisasi gizi, represing kader  dan sebagainya.
 
2.    Program Open Defecation Free ( ODF )/buang ari besar sembarang ( bebes ) hanya seremonial.
 
3.    Kepala puskesmas menarik tarif kepada setiap bidan yang berada di puskesmas nya sebesar Rp. 100 rb/pasien. Dilakukan diluar jam kerja.
 
4.    Bantuan Oprasional Kesehatan ( BOK ) denagn tujuan meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat terutama kegiatan promotif dan perventif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) bidang kesehatan. Tetapi pada kenyataan nya dilapangan hanya sebagaian kecil direalisasikan. 

5.    Ada SPJ yang juga seremonial/bodong artinya realisasi kegiatannya minim kebanyakan tidak dilaksanakan
 
6.    Alat alat penunjang kesehatan juga masi minim 
Hipotesa kami, hal ini terjadai karena manajemen puskesmas lemah,  pembinaan dan bimbingan dari dinas kesehatan kabupaten Garut juga lemah.
 
Sehingga kami menuntut:
 
1.    Pemerintah Kabupaten Garut/Dinkes kabupaten Garut untuk segera menambah puskesmas sesuai dengan Rasio jumlah penduduk kabupaten Garut.
 
2.    Dikas kesehatan Kab. Garut untuk segera menyelesaikan puskesmas puskesmas yang bermasalah.
 
3.    Dikas kesehatan Kab. Garut untuk segera melakukan evaluasi dan pembinaan secara kontinue terhadap puskesmas se-kabupaten Garut.
 
4.    Kepala dinas kesehatan untuk segera mamberikan sansi tegas kepada kepala puskesmas yang telah melakukan pelanggaran.
 
5.    Kepala dinas kesehatan harus segera melakukan rotasi mutasi terhadap kepala puskesmas yang telah lama menjabat.

Yusup Sopian
Bidang Hubungan Internasional
PB HMI Periode 2018- 2020
 





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :