HOME ยป PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
Senin, 16 April 2018 , 23:47:00 WIB

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bandung Meningkat

Laporan: Faran




RMOL. Untuk wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang, 500 ribu potensi pajak kendaraan bermotor di tahun 2017, sekitar 26,63% atau 157 ribu lebih kendaraan bermotor menunggak pajak. Bahkan di Tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 34%.

"Kendaraan bermotor yang tidak mendaftar ulang pada tahun 2017 ada di angka 26,63% dari sekitar 500 ribu potensi kendaraan bermotor, atau sekitar 157 ribu lebih. Jumlahnya meningkat di Tahun 2018 yaitu sekitar 34%," ungkap Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang Ekawati dalam Operasi Gabungan Tertib Kendaraan Bermotor di Jalan Al Fathu Soreang, Senin (16/4).

Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kendaraan bermotor di Soreang yang juga diikuti dengan penambahan penunggak pajak. Ekawati berujar bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih terbilang rendah.

"Yang namanya wajib pajak artinya punya kesadaran dalam membayar pajak. Kalau sudah disiplin, Insya Allah peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak akan diikuti penambahan jumlah penunggak pajaknya," kata Ekawati.

Kemudahan dalam membayar pajak menurutnya sudah diberikan Pemprov Jabar melalui Bapenda Pemprov. Juga melalui Samsat di wilayah Kabupaten Bandung 2 guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan.

"Mengingat wilayah Soreang ini cukup luas jadi kita buka beberapa titik pelayanan seperti outlet Samsat di Pangalengan, Ciwidey dan Taman Kopo Indah. Kami bekerja sama dan berdampingan dengan bank BJB, agar kita punya ATMnya. Mobil Samsat Keliling di Kamasan Banjaran juga sudah beroperasi. Gerobak Samsat satu satunya di Indonesia biasa mangkal di depan Ruko Permata Kopo. Selain itu di setiap kecamatan juga sudah tersedia Samsat Gendong," urainya.

Didalam menekan angka penunggak pajak, pihaknya tidak hanya melakukan melalui operasi gabungan saja, tapi juga bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan.

"Kita meng-kroscek data yang kita punya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sekaligus mengingatkan kepada masyarakat, kalau kendaraan sudah dijual itu harus dilaporkan agar tidak merugikan pemilik lama dalam arti tidak terkena pajak progresif saat membeli kendaraan baru," tutupnya. [jar]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :