HOME ยป POLITIK
POLITIK
Selasa, 17 April 2018 , 05:05:00 WIB

Status Kades Akan Setara PNS






RMOL. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong agar ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

Perubahan peraturan tersebut dianggap menjadi salah satu solusi atas polemik status para perangkat desa yang terjadi selama ini.

Dorongan tersebut disampaikan Taufik usai menerima delegasi Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) dari Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen yang datang ke Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4). PPDRI datang ke Taufik untuk meminta dukungan agar mereka bisa diangkat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN).

"Mereka telah rapat dengan Komisi II terkait dengan status perangkat desa. Alhamdulillah, Komisi II DPR sepakat dengan Pemerintah, status perangkat desa setara dengan ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terpenuhi," tutur wakil ketua umum PAN ini.

Taufik menambahkan, Pemerintah dan Komisi II DPR memutuskan, setatus perangkat desa setara dengan PNS golongan IIa. Artinya, hak tunjangan dan apa pun terkait kesejahteraan mereka, akan dimasukkan ke APBN. "Ini akan diteruskan dalam rapat berikutnya," ucapnya.

Ke depannya, lanjut Taufik, DPR juga akan melakukan revisi UU Desa. Sebab, masih ada sejumlah kelemahan dalam UU tersebut, khususnya terkait status para perangkat desa.

"Secara redaksional, belum ada ketegasan status PNS dari perangkat desa dalam UU tersebut. Ini perlu kita sempurnakan," tegasnya.

Selain itu, sambung dia, ruang akomidatif terhadap Ketua RT dan Ketua RW juga perlu dimasukkan dalam revisi UU Desa. Alasannya, Ketua RT dan RW merupakan ujung tombak perangkat desa. Sayangnya, selama ini, kesejahteraan mereka sangat memprihatinkan. Gaji mereka sangat kecil dan tidak layak.

"Perangkat desa tidak akan maksimal tanpa didukung RT dan RW. Lurah atau Sekdes enggak bisa bekerja tanpa mereka. Persoalan ini sudah ada Daftar Isian Masalah (DIM) revisi UU Desa," ungkap Taufik.

Dalam kesempatan itu, Taufik juga menyinggung masalah menyaluran dan pemanfaatan dana desa. Menurutnya, program Rp 1 milar satu desa masih menemui sejumlah kendala. Banyak dana desa yang belum termaksimalkan dengan baik dan tak sesuai dengan kebutuhan desa bersangkutan. Banyak juga kasus penggunaan dana desa yang tersangkut masalah hukum.

"Saya menginisiasi revisi UU Desa karena secara tekhnis masih terhambat dengan berbagai persoalan. Terlebih, ada Peraturan Menteri (Permen) yang isinya di luar UU, seperti harus ada BUMDes dan APBDes. Ini kan memberatkan," tandasnya seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.[gun]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :