HOME ยป KANG AHER
KANG AHER
Selasa, 17 April 2018 , 10:48:00 WIB

Gelar Deklarasi LHKPN, Aher: Ini Bentuk Kepatuhan dan Ketaatan Cakada

Laporan: Yudha Satria




RMOLJabar. Para pasangan Calon Kepala Daerah dari mulai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta para Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota, dan Bupati/Wakil Bupati se-Jawa Barat menerima pembekalan Antikorupsi dan menggelar deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (17/4).

Kegiatan ini juga dihadiri langsung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta para Ketua Partai diruanglingkup Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengucapkan, terima kasih dan apresiasi khususnya kepada Pimpinan KPK RI beserta jajarannya, yang ditengah-tengah kepadatan beraktivitas telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir pada kesempatan ini, dan kepada para Pasangan Calon Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat yang turut hadir pada acara ini, ditengah-tengah sedang menjalani masa kampanye.

"Tentunya menjadi sebuah pengharapan bagi kita bersama bahwa keberadaan kita ditempat ini dan melalui acara yang kita laksanakan, akan memiliki makna yang sangat strategis untuk mendatangkan kemanfaatan yang cukup besar terutama terkait dengan cita-cita kita bersama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Aher sapaannya.

Kegiatan ini kata Aher, untuk memberikan pembekalan kepada para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2018, terkait perilaku antikorupsi dan persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah dilakukan berbagai upaya baik dalam bentuk pembuatan regulasi maupun melalui pelaksanaan kegiatan secara teknis.

"Kewajiban penyampaian LHKPN merupakan salah satu upaya yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran penyelenggara pemerintahan untuk berperilaku bebas korupsi, kolusi dan nepotisme," jelasnya.

Penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 55 tahun 2016 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam regulasi ini diatur tentang kewajiban penyampaian LHKPN dan sanksi administrasi bagi penyelenggara negara berkaitan dengan penyampaian pelaporan harta kekayaannya.

"Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada KPK, karena akan memfasilitasi pengumuman LHKPN masing-masing calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2018 di Jawa Barat," katanya.

Sehingga, pengumuman LHKPN ini merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan para calon kepala daerah sebelum menduduki jabatan strategis, agar setiap perubahan harta pejabat negara dapat diperiksa lebih lanjut dan diawasi oleh masyarakat, sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. pungkasnya.

Sebelum deklarasi LHKPN, para Calon Kepala Daerah se Jawa Barat mendengarkan paparan materi yang disampaikan dari Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan KPK RI. [bon]






BERITA LAINNYA

RUBRIK   :